Bicarafilm

Film sebagai perlawanan tindak pidana korupsi 4

Informatif +3 disco_merinding

Selasa, 5 Jan '10 13:22

Ada yang menarik dari Industri film di Amerika – terlepas itu kental aspek komersialisasinya – bahwa film menjadi sebuah pewartaan tentang simbol simbol demokrasi dan keadilan. Film bisa menjadi cermin budaya sebuah peradaban manusia. Selalu saja ada kesewenang wenangan, dan hak hak manusia yang terampas dalam struktur masyarakat Amerika. Juga tentang kemunafikan, dan aparat yang korup. Potret utuh masyarakat ini sekaligus menjadi sumber inspirasi pembuatan film film yang mengedepankan sisi keadilan dan transparansi publik.
Sejarah peradaban Amerika yang dibentuk oleh imigran Eropa, Cina dan budak budak Afrika tak lepas dari aspek keadilan. Film film hitam putih sudah merekam tentang bagaimana cowboy cowboy pembela kebenaran melindungi kota dari gangster gangter serta tuan tanah yang tamak dan korup.

Hollywood juga mengangkat kisah kisah warga atau laporan tentang kasus korupsi politik ke layar lebar, tidak saja membuka mata tentang kebobrokan moral pejabat publik, tetapi juga menghasilkan film film yang bermutu.
Film pertama yang menggunakan motivasi kejahatan ini sebagai plot utama, adalah The Finger of Justice ( Paul Smith Pictures , 1918 ). Seorang politisi terkemuka. William Randall yang melakukan kejahatan korupsi untuk memperkuat kekuasaan di kotanya. Dua orang warga masyarakat, Noel Delaney dan Yvonne tergerak mengungkapkan kasus korupsi ini.

Namun dari sekian banyak film film yang mengangkat kasus korupsi, ada empat film yang mungkin paling menarik selama 40 tahun terakhir. Chinatown (1974 ), All the President’s men ( 1976 ), Suspect ( 1987 ) dan City Hall ( 1996 ). Dalam Chinatown menceritakan korupsi para politisi yang bersekongkol dengan pengusaha milyuner untuk membeli tanah dengan harga murah. Film ini memenangkan Best Picture, Best Actor ( Jack Nicholson ), Best Actress ( Faye Dunaway ) dan Best Director ( Roman Polanski ) dalam Academy Award.

All the President’s men barang kali paling spektakuler karena berani mengangkat kisah investigative wartawan Bob Woodward dan Carl Bernstein dari Washington Post untuk mengungkapkan skandal politik Watergate dalam administrasi pemerintahan Presiden Nixon.
Suspect , tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan seorang hakim federal yang membunuh seorang pegawai klerk karena mengungkapkan korupsi yang dilakukannya di masa silam. Lalu City Hall tentang rangkaian korupsi politik oleh politisi walikota New York yang diperankan Al Pacino.

Lalu bagaimana dengan Indonesia ? ditengah maraknya kebangkitan film nasional. Seberapa jauh film nasional bisa memotret kejahatan korupsi politik - penyuapan, korupsi, pemerasan, patronase, nepotisme, kronisme, konflik kepentingan dan suap - atau perilaku pejabat publik sebagai sumber plot cerita.

Usmar Ismail dalam filmnya Krisis ( 1953 ) sempat menampilkan tokoh Danu yang menyelewengkan uang negara untuk memanjakan isterinya. Ia ditangkap ketika sedang melakukan selamatan tujuh bulanan kehamilan isterinya.
Namun sejak produksi film Mamad ( 1973 ) – besutan Sjumandjaya - hampir tidak pernah ditemukan film film yang mengangkat tentang cerita kejahatan korupsi. Film yang meraih piala Citra ini merupakan tamparan atas ketimpangan status sosial dan perilaku pejabat publik di masyarakat. Mamad , seorang pegawai kecil di kantor pemerintah terpaksa mencuri barang barang stasionari kantor seperti kertas untuk membiayai isterinya yang hamil tua.
Ia diliputi perasaan bersalah ketika atasannya akhirnya mengetahui. Mamad berusaha menemui atasan serta menjelaskan korupsi yang dilakukannya sebagai perjuangan mempertahankan hidupnya yang sangat miskin. Padahal si atasan tak terlalu peduli , karena dalam skala yang lebih besar ia juga melakukan korupsi di kantor itu.
Penyesalan Mamad yang membuatnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal.

Tindakan represif rezim orde baru dalam mengawasi film nasional, membuat hampir mustahil bisa membuat film film tentang kejahatan pejabat publik atau aparat. Bahkan pada tahun 1982, ketika Produser film Mamad hendak meminta sensor untuk release keduanya, ditolak oleh Badan Sensor ( Indonesian Cinema – Framing The New Order , Krisna Sen ).
Kita tak mungkin menampilkan polisi yang korup atau hakim nakal. Sementara dalam film film India saja, kita biasa melihat Gubernur yang jahat atau polisi yang menyalah gunakan kekuasaannya.

Dengan runtuhnya orde barupun semestinya plot cerita korupsi politik sudah tidak diharamkan. Walau Lembaga sensor warisan rezim lama masih menjalankan tugas dan fungsinya.
Indikasi ini terlihat dari begitu transparannya pengungkapan skandal kebobrokan aparat terhadap publik. Rakyat dan Lembaga negara berhak mengetahui kebusukan dan kongkalikong para oknum yang selama ini tertutup rapat. Antusiasme masyarakat terhadap kasus kasus korupsi bisa menjadi alternatif ide cerita yang menarik, ditengah gencarnya film film hantu dan percintaan remaja. Jika dibuat secara apik, bisa saja akan menguntungkan secara finansial.
Para sineas didorong menjadi agen pembaruan di negeri ini, dengan memberikan corong kesaksian untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Masyarakat bisa memetik moral cerita sebagai kepeduliannya terhadap good governance, dan nilai nilai kejujuran. Sementara para aparat atau pejabat publik tak perlu kebakaran jenggot, karena sindiran kritik apapun akan menjaga integritas mereka agar tidak melenceng.

Memang tipis sekali perbedaan antara kriminal dan penegak hukum. Dua duanya memiliki kekuasaan, kekuatan dan keberanian. Hanya nurani dan moral yang membuatnya beda.
Simak apa yang dikatakan Frank Costello , seorang bos mafia yang membina seorang polisi sebagai informannya dalam film Departed ( 2006 ). “ When I was your age they would say we can become cops, or criminals. Today, what I’m saying to you is this: when you’re facing a loaded gun, what’s the difference? “

Tag: Korupsi, KPK, Mamad, Syumandjaya
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace